Pengembangan Rencana Bisnis Informatika

Regulasi dan Prosedur Pendirian Perusahaan

Bentuk-Bentuk Usaha

1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan Perorangan merupakan jenis kegiatan usaha yang ditangani oleh satu orang. Orang yang mempunyai usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur dari perusahaannya dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.

2. Koperasi

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

3. BUMN

BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh modal atau sebagian besarnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang diprioritaskan khusus untuk kemakmuran rakyat dengan membuat produk dan jasa.

4. BUMS

BUMS merupakan jenis badan usaha yang didirkan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. BUMS bertujuan profit oriented atau untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

Prosedur dan Legalitas

Dalam membangun sebuah badan usaha, seseorang harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan untuk mendirikan badan usaha, seperti:

1. Pengecekan Nama Oleh Notaris

Pada tahap ini, anda harus menyediakan beberapa opsi nama untu dicek oleh notaris. Proses ini akan memastikan apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau harus menggunakan nama baru untuk diajukan kembali.

2. Pembuatan Draft Akta Oleh Notaris

Setelah nama sudah dinyatakan dapat digunakan, notaris kan membuat draft akta atas nama PT yang sudah disetujui tadi. Biasanya anda akan mendapatkan draft awal untuk direvisi sebelum proses tanda tangan akta di hadapan notaris.

3. Finalisasi dan Tanda Tangan Akta di hadapan Notaris

Setelah draft akta sudah direvisi, maka akta akan ditanda tangani oleh pemiliki saham perusahaan di hadapan notaris. Setiap pemegang saham diwajibkan untuk hadir menandatangani akta. Setelah tahap ini, notaris akan membuat salinan akta dan mendaftarkan akta tersebut di kemenkumham untuk mendapat Surat Keputusan dan Kemenkumham untuk mengesahkan Akta tersebut yang saat ini sekaligus terdaftar bersama no NPWP di KPP.

4. Pengamblan NPWP dan SKT Perusahaan

Setelah NPWP Perusahaan sudah didaftarkan, Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) akan dikeluarkan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya.

Biasanya KPP akan melakukan pengecekan apakah data penanggung jawab pada NPWP Perusahaan tersebut sudah benar, memiliki format NPWP pribadi terbaru dan tidak terdapat tunggakan pajak.

5. Pendaftaran NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB berfungsi untuk menggantikan TDP dan API, Akses Kepabeanan serta RPTKA jika diperlukan oleh si pelaku usaha. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pengajuan API tidak wajub dan hanya perlu diajukan apabia dibutuhkan. Bila tidak langsung didaftarkan, API masih bisa didaftarkan setelah NIB sudah keluar ketika pelaku usaha sudah membutuhkan izin tersebut. Pemilihan Bidang Usaha di NIB dilakukan dengan memilih KBLI Bidang Usaha yang sesuai.

6. Pengajuan Izin Usaha dan Izin Komersial

Sama seperti NIB, izin usah diterbitkan setelah NIB sudah keluar. Izin usaha menggantikan Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk perusahaan. Izin usaha diajukan terlebih dahulu sebelum izin komersial. Izin komersial berfungsi untuk pelaku usaha atau badan usaha yang kegiatan operasionalnya membutuhkan izin khusus.

Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Struktur Organisasi

Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu Struktur Organisasi Fungsional, Struktur Organisasi Divisional, dan Struktur Orgranisasi Matriks.

1. Struktur Organisasi Fungsional

Merupakan Struktur Organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk Struktur Organisasi Fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan (skill) dan tugas yang sama akan dikelompokan bersama kedalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan.

2. Struktur Organisasi Divisional

Struktur Organisasi Divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokan berdasarkan produk, layanan, pasar dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas, hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional.

3. Struktur Organisasi Matriks

Struktur Organisasi Matriks merupakan kombinasi Struktur Organisasi Fungsional dan Struktur Organisasi Divisonal. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut.

Deskripsi dan Spesifikasi Tugas

Analisis jabatan atau Job Analysis merupakan alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data pekerjaan atau jabatan. Proses Job Analysis ini akan menghasilkan dua kumpulan data Deskripsi Jabatan (Job Description) dan Spesifikasi Jabatan (Job Spesification).

1. Deskripsi Jabatan (Job Description)

Merupakan uraian yang mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab dan informasi-informasi penting lainnya yang melekat pada jabatan tersebut.

2. Spesifikasi Jabatan (Job Spesification)

Merupakan pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, teknis dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlihat dalam pekerjaan.

Sistem Penggajian

Sistem Penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur, yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Sistem penggajian dan pengupahan adalah jaringan prosedur yang terdiri sebagai berikut:

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan.

2. Prosedur Pencatat Waktu Kerja

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatat waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja difungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya dan upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut.

3. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji

Dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir.

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.

5. Prosedur Pembayaran Gaji

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntasi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi Keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukan uang ke amplop gaji dan upah.

Sumber

• URL: http://zakiimaulana.blogspot.com/2019/11/pengembangan-rencana-bisnis-informatika.html. 15 November 2020.
• URL: https://zakafadhullah.wordpress.com/2018/12/20/pengembangan-rencana-bisnis-informatika/. 15 November 2020.